Kebijakan dan Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Surel Cetak PDF

Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

A. Kebijakan Umum

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 -2015, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial.
Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Pada bidang transmigrasi  diprioritaskan untuk melaksanakan pembinaan yang ada di dua lokasi yaitu UPT. Jombang yang penempatan awal di tahun 2004 sebanyak 250 KK dan ditahun 2005 sebanyak 200 KK sedangkan untuk UPT. Bukit Baru penempatan awal tahun 2006 sebanyak 250 KK.

B. Kebijakan Khusus

1. Kebijakan Sosial

  • Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin
  • Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  • Penanggulangan korban bencana
  • Peningkatan Kesejahteraan veteran dan keluarganya
  • Penyantunan lanjut usia terlantar
  • Penyantunan eks narapidana
  • Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak
  • Rehabilitasi sosial tuna sosial
  • Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan Napza
  • Pembinaan organisasi sosial
  • Pemberdayaan Karang Taruna
  • Pemberdayaan TKSM/PSM
  • Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
  • Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan dan sosial / K2KS
  • Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat (WKSBM)
  • Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha
  • Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial
  • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial
  • Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS
  • Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
  • Pemberdayaan sosial korban bencana
  • Pendayagunaan sumber dana sosial
  • Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migrant
  • Akses jaminan sosial
  • Menumbuh kembangkan relawan sosial
  • Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
  • Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya
  • Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

2. Kebijakan Ketenagakerjaan

  • Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan.Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.
  • Penciptaan Lapangan Kerja Langsung yang Mewadahi Kepentingan Masyarakat Pekerja.Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas  dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja.
  • Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja Krisis ekonomi memberikan dampak negatif  bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung.
  • Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas.Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional.
  • Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding  agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas.

3. Kebijakan Ketransmigrasian

  • Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru Pengembangan uaha masyarakat diarahkan kepada pengembangan komoditas industri rumah tangga, hasil pertanian dan komoditas unggulan melalui sistem agrobisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan masyarakat disekitar pemukiman / para investor dari luar.
  • Menunjang Sarana Aksebiltas Wilayah. Dalam rangka pembangunan pusat – pusat pertumbuhan antara pusat wilayah  pengembangan pembangunan I Banjarmasin dan pusat pengembangan II Tanah Bumbu / Kotabaru yakni terwujudnya jalan raya trans Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur melalui bagian tenggara dan timur Kalimantan Selatan.
  • Menunjang Usaha Peningkatan Produksi Pangan, Perkebunan Kehutanan serta Industri Kecil. Peningkatan usaha pertanian diupaya melalui irigasi perkebunan, kehutanan, dengan HTI dan memerlukan peluang baru misalnya dibidang perikanan. Disamping itu  ikut juga berperan  sebagai pengendalian peladang berpindah / perambah hutan, bekerjasama dengan instansi terkait, memukimkan kembali dalam pemukiman yang menetap.

 

 

 

Strategi Pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

A. Strategi Umum.

1. Bidang Sosial

  • Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS)
  • Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
  • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
  • Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

2. Bidang Tenaga Kerja

  • Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.
  • Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
  • Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
  • Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Bidang Transmigrasi.

  • Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan.
  • Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Tanah Bumbu.
  • Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pembangunan transmigrasi.

B. Strategi Khusus.

1. Bidang Tenaga Kerja

  • Perencanaan Tenaga Kerja. Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.
  • Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja. Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkokoh institusi pasar kerja meliputi :
  1. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
  2. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
  3. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
  4. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
  5. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.
  • Perluasan kesempatan kerja dan padat karya. Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah :
  1. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
  2. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah.
  • Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional. Strategi yang dilaksanakan adalah :
  1. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
  2. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
  3. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.
  • Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu adalah, untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :
  1. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik / perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.
  2. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
  3. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.
  • Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri. Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.
  • Implementasi Hubungan Insdustrial dalam Iklim Keterbukaan. Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :
  1. Reformasi Serikat Pekerja.
  2. Pendidikan Perburuhan.
  3. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.
  • Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja. Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan :
  1. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita.
  2. Jaminan sosial syarat kerja.
  3. Perlindungan pengupahan.
  4. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri.
  5. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
  6. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan.

2. Bidang Transmigrasi.

  • Mengintensifkan upaya peningkatan mutu penyiapan pemukiman transmigrasi baru melalui :
  1. program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta menemani UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan.
  2. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolok pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan tertentu untuk selanjudnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  3. Pengembangan permukiman berdasarkan SKP stelsel yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
  4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam (lahan) dengan lebih berorentasi pada komunitas yang memiliki prospek dan layak usaha, melalui berbagai kegiatan investasi yang didukung oleh swasta.
  5. Penentuan pola usaha suatu permukiman ditetapkan menurut kondisi wilayah satuan pengembangan permukiman agar mempunyai skala produksi yang mempunyai kelayakan ekonomi.
  • Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi melalui :
  1. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.
  2. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi.
  3. Untuk dapat lebih mendorong dinamika masyarakat diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang tidak miskin.
  4. Peningkatan penerangan dan penyuluhan pembangunan transmigrasi kearah sasaran perioritas penyerahan.
  • Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
  1. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri.
  2. Peningkatan produktifitas dan jumlah produksi pertanian para transmigran.
  3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
  4. Penyelesaian penangan UPT bermasalah sebagai perioritas pembinaan UPT.
  5. Peningkatan produksi lahan usaha di setiap UPT  (PTA) melaui berbagai kegiatan usaha tani dengan kerjasama para insvestor sehingga mengurangi luasan lahan tidur.
  6. Membina permukiman transmigrasi secara terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan sektor terkait.
  • Meningkatkan Manajemen Pendukung Pembangunan Transmigrasi.
  1. Di bidang Perencanaan, dengan tersusunnya sistem prosedur dan pedoman perencanaan dimaksud untuk tercapainya perencanaan dari bawah dan dari atas secara harmonis dan mampu mengasilkan program pembangunan yamg sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.
  2. Di bidang pelaksanaan, diarahkan agar pelaksanaan (personil dan rekanan) berdedikasi tinggi, mampu, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan transmigrasi yang menjadi tanggung jawab masing – masing, sehingga misi pembangunan transmigrasi dapat direalisasikan.
  3. Di bidang penyediaan dana, akan dilaksanakan uji coba peningkatan standar harga (unit price). Kemudian tingkat produktifitasnya akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
  4. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ( aparatur ) diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi transmigrasi.
  • Menjadikan pemukiman transmigrasi sebagai pengembangan Kota Terpadu Mandiri
  1. Mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomi.
  2. Memerlukan wilayah yang cukup luas minimal 18.000 Ha
  3. Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada
  4. Masuk kedalam kawasan Hutan Areal Pengunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
  5. Kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih.
You are here Program Strategi & Kebijakan Kebijakan dan Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi